Departemen Keamanan Dalam Negeri AS (DHS) secara terbuka menuduh Hotel Hilton sengaja menolak layanan kepada petugas penegakan imigrasi di Minneapolis, Minnesota. Insiden tersebut, yang digambarkan oleh DHS sebagai “kampanye terkoordinasi,” melibatkan Hampton Inn Lakeville Minneapolis yang menolak reservasi yang dibuat oleh agen federal menggunakan alamat email resmi pemerintah dan meminta potongan harga.
Tuduhan
Menurut DHS, pihak hotel secara eksplisit membatalkan pemesanan untuk petugas yang terlibat dalam penegakan imigrasi. Tangkapan layar email dibagikan, menunjukkan properti tersebut menyatakan tidak akan mengakomodasi agen imigrasi. Pejabat DHS menggambarkan tindakan tersebut sebagai upaya yang disengaja untuk menghalangi upaya penegakan hukum federal dan melemahkan undang-undang imigrasi AS.
Waktu kejadian ini penting. Pada awal bulan Desember, mantan Presiden Trump melontarkan pernyataan pedas terhadap imigran Somalia, menyebut mereka “sampah” dan menganjurkan deportasi mereka. Minnesota memiliki salah satu komunitas Somalia terbesar di Amerika Serikat.
Tanggapan Hilton
Hilton mengakui bahwa Hampton Inn Lakeville dimiliki dan dioperasikan secara independen di bawah payung mereknya. Dalam pernyataan melalui email, seorang juru bicara mengatakan dugaan tindakan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai perusahaan dan penyelidikan sedang dilakukan.
“Kami tidak mendiskriminasi individu atau lembaga mana pun dan meminta maaf kepada mereka yang terkena dampak.”
Konteks: Meningkatnya Ketegangan
Tuduhan DHS muncul di tengah meningkatnya penolakan terhadap peningkatan penegakan imigrasi di Minnesota. Aktivis hak-hak imigran setempat secara aktif berusaha mengganggu operasi dengan melakukan protes di luar hotel yang mereka yakini ditempati oleh agen, sehingga kehadiran mereka tidak diinginkan.
Situasi ini mencerminkan tren peningkatan gesekan yang lebih luas antara otoritas imigrasi federal dan komunitas di mana penegakan hukum diintensifkan. Insiden hotel ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan swasta akan mematuhi permintaan pemerintah federal, khususnya di wilayah yang memiliki penolakan kuat terhadap kebijakan imigrasi.
Insiden ini menyoroti bagaimana ketegangan politik dan sosial dapat meluas ke interaksi komersial sehari-hari, mempersulit operasi penegakan hukum, dan menimbulkan pertanyaan hukum dan etika bagi dunia usaha.
